Bloomberg Technoz, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) telah meningkatkan penerimaan negara sebesar 40% sejak diterapkan pada 2023.

Menurut Luhut, transaksi dan kegiatan usaha komoditas pertambangan yang dipantau melalui sistem Simbara saat ini tidak hanya mencakup batu bara, tetapi seluruh mineral logam.

“Misal dia punya KP [kuasa pertambangan] batu bara, kita tahu jumlahnya berapa, produksinya berapa, kalorinya berapa, dia mau ekspor berapa, dia sudah bayar royalti belum, sudah bayar pajak belum, ada utang ke pemerintah tidak. Once salah satu terjadi [dilanggar], otomatis blocking,” kata Luhut di sela Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu (15/1/2025).

“[Simbara] itu sekarang sudah berjalan dan menaikkan penerimaan negara 30%—40%. [Selain itu], iCore kita jelek, sehingga kita ingin efisiensi 30%—35%; itu setara dengan kira-kira US$60 miliar—US$70 miliar. Angka yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Sekadar catatan, Simbara dirancang sebagai sistem yang bisa mencatat setiap hasil pertambangan dan bisa meningkatkan penerimaan royalti.

Simbara baru go live mulai September 2023 dan pada awalnya hanya mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara di dalam satu ekosistem. Pada 2024, komoditas nikel dan timah juga diintegrasikan dalam Simbara.

Sistem ini mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, pada tahun lalu, PNBP dari sumber daya alam (SDA) nonmigas ditopang oleh sektor minerba dengan realisasi Rp107,8 triliun atau 125,6% dari target APBN 2024. 

Capaian itu merosot dari realisasi 2023 yang mencapai Rp129,1 triliun, terutama disebabkan oleh kenaikan setoran royalti batu bara akibat implementasi Peraturan Pemerintah No. 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian ESDM.

Beleid tersebut menaikkan tarif maksimal royalti batu bara dari 7% menjadi 13,5%. 

Secara umum, PNBP SDA nonmigas yang berkontribusi sebesar 20,4% terhadap total PNBP 2024 terkontraksi karena penurunan harga komoditas seperti batu bara dan nikel.

(wdh)