Editor Sandro Gatra

KEBERHASILAN pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi momentum strategis di tengah ancaman perangkap pendapatan menengah (middle-income trap) dan menua sebelum kaya yang terus membayangi Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat menjadi fondasi penyusunan peta jalan kebijakan makroekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade mendatang. Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Vietnam pada 2025 telah mencapai 5.066 dollar AS, sedikit melampaui Indonesia yang sebesar 5.060 dollar AS. Selisih tipis ini mencerminkan kemampuan Vietnam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia selama satu dekade terakhir.

Sepanjang 2015–2025, ekonomi Vietnam tumbuh rata-rata 6,3 persen per tahun, sedangkan Indonesia hanya 4,3 persen. PDB per kapita Vietnam pun tumbuh rata-rata 5,3 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 3,4 persen. Jika tren ini terus berlanjut, kesenjangan antara kedua negara berpotensi semakin melebar.

Yang patut dikhawatirkan sebenarnya bukanlah fakta bahwa Vietnam telah menyalip Indonesia, tetapi ancaman perangkap pendapatan menengah dan risiko menua sebelum kaya yang semakin nyata apabila trajektori pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di bawah 6 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Simulasi Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi sekitar 6–7 persen per tahun agar mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah sekaligus menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi (high-income country) sebelum jendela bonus demografi tertutup. Tanpa skenario pertumbuhan seperti itu, target tersebut tampaknya bakal jauh panggang dari api.

Namun, pertumbuhan ekonomi 6–7 persen bakal sulit diwujudkan apabila Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Selama ini, konsumsi mendapatkan dorongan besar dari bonus demografi. Persoalannya, jendela bonus demografi tersebut terus menyempit seiring dengan peningkatan proporsi penduduk lansia (60 tahun ke atas). Sejak 2021, proporsi penduduk lansia telah melampaui ambang 10 persen, menandai masuknya Indonesia ke dalam periode penuaan penduduk (aging population). Dengan jumlah lansia yang terus meningkat, kita sedang berpacu dengan waktu untuk menjadi negara maju sebelum struktur penduduk semakin menua. Karena itu, pertumbuhan ekonomi ke depan harus semakin bertumpu pada investasi produktif serta penciptaan nilai tambah melalui inovasi, riset, teknologi, dan peningkatan produktivitas. Penguatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan iklim usaha yang kondusif menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Infrastruktur nonfisik Dalam konteks inilah SE2026 menjadi krusial dan menentukan. Ketika berbicara mengenai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, perhatian kita sering kali hanya tertuju pada infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, atau pelabuhan. Padahal, infrastruktur nonfisik berupa data statistik yang berkualitas juga tidak kalah penting. Di era ketika perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan semakin bertumpu pada bukti empiris (data-driven policy), data telah menjadi aset strategis pembangunan. Data ekonomi yang akurat bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi fondasi penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Pendataan SE2026 merupakan modal penting dalam membangun infrastruktur data tersebut. Hasilnya akan menjadi pijakan untuk memahami perubahan struktur ekonomi nasional sekaligus merancang strategi pembangunan dalam sepuluh tahun mendatang. Tanpa data yang lengkap dan akurat, kebijakan ekonomi akan berisiko lebih bertumpu pada asumsi. Baca juga: Pasien BPJS Dibully: Membedah Luka yang Sesungguhnya Tidak mengherankan apabila sebagian besar negara di dunia secara disiplin melaksanakan sensus ekonomi minimal setiap sepuluh tahun, sebagaimana direkomendasikan oleh United Nations Statistical Commission (UNSC), untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika perekonomiannya. Bahkan, sejumlah negara, seperti China dan Vietnam, melaksanakan sensus ekonomi setiap lima tahun agar perubahan struktur ekonomi dapat dipantau lebih cepat. Keberhasilan Vietnam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tinggi selama satu dekade terakhir tidak lepas dari konsistensi kebijakan ekonomi yang didukung oleh sistem statistik nasional yang kuat, termasuk penyelenggaraan sensus ekonomi secara berkala sejak 1995. Hasil sensus menjadi pijakan dalam merancang berbagai kebijakan transformasi ekonomi, mulai dari penguatan UMKM, percepatan transformasi usaha informal menjadi formal, hingga pengembangan kawasan industri, pemberdayaan ekonomi regional, dan peningkatan investasi asing. Rebasing PDB Bagi Indonesia, pendataan SE2026 yang tengah berlangsung hingga Agustus tahun ini merupakan momentum krusial karena tidak hanya memotret wajah terbaru perekonomian nasional yang telah mengalami transformasi besar dalam satu dekade terakhir, tetapi juga menjadi dasar penyesuaian tahun dasar penghitungan PDB (rebasing). Langkah ini penting untuk memperoleh ukuran yang lebih akurat mengenai kapasitas ekonomi nasional sekaligus memetakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Saat ini, penghitungan PDB Indonesia masih menggunakan tahun dasar 2010. Artinya, struktur ekonomi serta harga barang dan jasa yang menjadi acuan merupakan kondisi lebih dari 15 tahun lalu. Padahal, dalam kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan signifikan, mulai dari pesatnya ekonomi digital, berkembangnya berbagai model bisnis baru, hingga pergeseran pola konsumsi masyarakat. Dengan demikian, tahun dasar yang digunakan saat ini kemungkinan besar tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Sesuai rekomendasi UNSC, perubahan tahun dasar idealnya dilakukan setiap lima tahun atau paling lambat sepuluh tahun sekali agar mampu menangkap perubahan struktur ekonomi dan dinamika harga secara lebih akurat. Sebagai contoh, China dan Vietnam setiap lima tahun melakukan revisi PDB dan pembaruan tahun dasar berdasarkan hasil sensus ekonomi terbaru. Penyesuaian tahun dasar yang terlalu lama, terlebih apabila didasarkan pada data yang kurang lengkap, dapat menimbulkan berbagai konsekuensi serius. Aktivitas ekonomi baru, terutama ekonomi digital, berpotensi belum sepenuhnya tecermin sehingga ukuran PDB menjadi lebih rendah dari kondisi sebenarnya.

Kondisi ini dapat memunculkan bias dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya berimplikasi pada akurasi kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan sektoral. Karena itu, keengganan sebagian masyarakat untuk menerima petugas SE2026 dan memberikan informasi secara lengkap dan akurat sangat disayangkan. Kita semua akan dirugikan akibat hilangnya kesempatan memperoleh potret ekonomi nasional yang utuh dan akurat. Tanpa infrastruktur data ekonomi yang andal sebagai landasan penyusunan strategi pembangunan, pemerintah akan kesulitan dalam merancang kebijakan makroekonomi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada dekade mendatang.

Pada akhirnya, upaya keluar dari perangkap pendapatan menengah sekaligus menjadi negara maju sebelum jendela bonus demografi tertutup akan semakin berat. Hal itu sesungguhnya dapat kita hindari dengan menyambut kunjungan petugas SE2026 serta memberikan informasi secara jujur, lengkap, dan akurat.

Sumber : money.kompas.com